Perda 5 Tahun 2003 Ttg Kewajiban Berpakaian Muslim & Muslimah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 5 TAHUN 2003 TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA BUPATI LIMA PULUH KOTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara menjamin kebebasan tiap-tiap Penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing; b. bahwa dalarn rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menuju masyarakat sejahtera melalui Pemerintahan yang amanah dan pemberdayaan Potensi Daerah yang bernuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, perlu mengatur Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah; c. bahwa untuk mewujudkan sebagimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu mengatur menetapkannya dengan suatu Peraturan Daerah Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dasar (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341 2); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nombr 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 70); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puuh Kota Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pernerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2000 Tentana Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puiuh Kota Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lirna Puluh Kota; Dengan Persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; c. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota; d. Kantor Pemerintah adalah Kantor atau Unit Kerja yang dirniliki Pernerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah termasuk Pemerintah Nagari yang meliputi Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan beserta Cabang Dinas dan unit kerja jajaran lainnya di Kecamatan dan Nagari sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta, Kantor Wali Nagari dan Kantor Instansi Vertikal Pemerintah di Daerah Pejabat adalah pengawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Karjawan/ti Pemerintah adalah orang yang bekerja pada Kantor Pemerintah; f. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan Formal baik milik Pemerintah maupun Swasta yang meilputi Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah’Aliyah dan Perguruan Tinggi; g. Siswa dan Mahasiswa adalah Orang yang Belajar/Pelajar yang menuntut ilmu di suatu Sekolah; h. Kantor Swasta adalah Lembaga atau unit kerja yang dikelola dan dimiliki oleh seseorang atau lebih secara partikelir (swasta) termasuk lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti Tempat Les, Kursus Keterampilan dsb; i. Karyawan/ti Swasta adalah orang yang bekerja pada Kantor Swasta mulal dari Pimpinan sampai jajaran terendah; j. Kewajiban ndalah Suatu urusan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggarnya; k. Berpakaian Muslim dan muslimah adalah cara berpakaian seseorang laki-laki atau wanita menurut tuntunan agama Islam. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah salah satu upaya untuk pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sebagai perwujudan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala serta penerapan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah : a. Membentuk sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia sesuai tuntunan ajaran agama Islam, b. Mewujudkan masyarakat yang Islami yang senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta’ala; c. Membiasakan din bagi seseorang atau masyarakat agar senantiasa berpakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam dalam kehidupan sehan-hari, baik dalam keluarga, di kantor tempat kerja maupun di masyarakat; d. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya adat Minangkabau dalam rangka implementasi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menuntun cara berpakaian sesecrang atau masyarakat agar senantiasa menutup aurat sehingga dapat menjaga kehormatan dan harga diri sebagai identitas Muslim dan Muslimah serta untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain. BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Kewajiban Pasal 5 (1) Setiap karyawan/karyawati baik Pemerintah maupun Swasta, mahasiswa/Perguruan Tinggi siswa/ Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang sederajat, Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan yang sederajat serta Pelajar Sekolah Dasar dan yang sederajat baik Negeri maupun swasta wajib berpakaian Muslim dan Muslimah; (2) Karyawan dan karyawati sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi karyawan dan karyawati Pemerintah dan Swasta termasuk Guruguru dan Pegawai Tata Usaha pada sekolah-sekolah Negeri dan swasta dan Aparatur Pemerintahan Nagari Pasal 6 (1) Bagi setiap anggota masyarakat secara umum dengan segala profesi dan kesempatan dihimbau agar senantiasa berpakaian Muslim dan Muslimah. (2) Bagi anggota masyarakat yang mengadakan pesta/kenduri perhelatan dan sebagainya dihimbau agar pada waktu melaksanakan acara untuk berpakaian muslim dan muslimah. Bagian Kedua Pasal 7 (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi karyawan/ti pada kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut : A. KARYAWAN: 1) Memakai celana panjang. 2) Memakai baju Jengan panjang/pendek 3) Disarankan memakai peci. B. KARYAWATI : 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut; 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki. 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada. (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dan bahan yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat) (3) Ketentuan mengenal model pakaian Muslim dan Musmah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 8 (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut : A. LAKI - LAKI : 1) Memakai celana panjang 2) Memakai baju lengan panjang/pendek B. PEREMPUAN 1) Memakai Baju Lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut. 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut telinga, leher dan tengkuk serta dada (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dan bahan yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan Iekuk-IektJk tubuh (tidak ketat); (3) Ketentauan rnengenai model pakaian dan seragam sekolah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 9 Ketentuan memakai pakaian muslim dan Muslimah pada lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada. Karyawan/Karyawati. Pasal 10 Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi menyesuaikan dengan jenis acara dan ketentuan yang berlaku setempat. BAB IV KETENTUAN SANKSI Pasal 11 Setiap pelanggaran terhadap ketantuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Bagi dan Pegawal Negeri Sipil lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Sipil; b. Bagi siswa dan mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut : 1) Ditegur secara lisan. 2) Ditegur secara tertulis 3) Diberitahukan kepada orang tua 4) Tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di Sekolah 5) Dikeluarkan/dipindahkan dan Sekolah c. Bagi Panitia yang menyelenggarakan Acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar Panitia menertipkan undangan, d. Bagi anggota Karyawan/Karyawati pada Kantor Swasta dikenakan sanksi berupa teguran dan tembusan kepada induk organisasinya agar menindak anggotanya; e. Bagi angota masyarakat yang berurusan pada Kantor Pemerintah tidak akan dilayani sebagaimana mestinya. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 12 Pembiayaan untuk melaksanakan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Anggaran masing-masing perusahaan serta bantuan Orang Tua Murid/Siswa masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI PENGAWASAN Pasal 13 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh masyarakat yang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditetapkan Di : Payakumbuh Pada Tanggal : 29 Desember 2003 BUPATI LIMA PULUH KOTA Ttd ALIS MARAJO Diundangkan di Payakumbuh Pada Tanggal 30 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ttd Drs. H. BACHTIAR BAHAR NIP. 410003445 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2003 NOMOR 58